KPU Kabupaten Sleman Laksanakan Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada KPU Kabupaten Sleman
Sleman — KPU Kabupaten Sleman menggelar kegiatan Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Senin (22/12) di ruang rapat KPU Kabupaten Sleman. Kegiatan yang yang diikuti oleh seluruh SDM KPU Kabupaten Sleman bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kualitas kinerja KPU Kabupaten Sleman, khususnya dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja.
Kegiatan dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Sleman, Ahmad Baehaqi yang menyampaikan bahwa kinerja KPU harus dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik dari sisi formal maupun substansi. Dari sisi formal, KPU Kabupaten Sleman telah melaksanakan seluruh kegiatan sesuai ketentuan, sementara dari sisi substansi diharapkan pelaporan kinerja yang disusun benar-benar berkualitas dan sesuai dengan pelaksanaan di lapangan.
Arief Suja’i selaku Sekretaris KPU DIY dalam pemaparan materinya menjelaskan bahwa pimpinan harus memahami pekerjaan yang bersifat umum, sementara pejabat struktural wajib menguasai aspek teknis pelaksanaan kegiatan. SAKIP sendiri mencakup tiga tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang berfungsi untuk mengukur capaian kinerja serta kesesuaian penggunaan anggaran dengan target yang telah ditetapkan.
Lebih lanjut disampaikan bahwa tujuan SAKIP antara lain untuk meningkatkan kualitas dokumen kinerja, mulai dari pelaksanaan kegiatan hingga penilaian kinerja melalui laporan yang disusun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menjadi sangat penting sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan sebagai parameter penilaian kinerja. Penyusunan LKjIP yang baik akan berdampak langsung pada peningkatan nilai SAKIP.
Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi KPU DIY, Arry Dharmawan Trissatya Putra melengkapi paparan mengenai pentingnya SAKIP sebagai tanggung jawab bersama seluruh subbagian dalam instansi. Menurutnya, SAKIP tidak hanya menjadi tugas satu subbagian, melainkan merupakan catatan kinerja institusi secara menyeluruh. Arry juga menekankan pentingnya saling mengisi dan saling membantu antarbagian agar sistem akuntabilitas dapat berjalan optimal.
Dalam kesempatan tersebut juga ditegaskan keterkaitan antara dokumen perencanaan, mulai dari Rencana Strategis (Renstra), Rencana Pembangunan Jangka Menengah, program kerja, rencana kerja tahunan, hingga DIPA, yang harus disusun sejalan agar kinerja instansi dapat terukur dan akuntabel. (agil)
