Berita Terkini

Sleman (27/04) – KPU Kabupaten Sleman kembali menindaklanjuti data terkait anak didik SMA dan SMK dari Balai Pendidikan Menengah (Dikmen) Kabupaten Sleman melalui kerjasama dengan SMA dan SMK di Kabupaten Sleman untuk menghimpun kelengkapan data yang akan digunakan sebagai bahan dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Kegiatan tersebut merupakan upaya berkesinambungan dari audiensi ke Balai Dikmen Kabupaten Sleman beberapa waktu lalu.  KPU Kabupaten Sleman berkunjung ke SMAN 1 Sleman untuk menghimpun data siswa-siswi yang telah berhak menggunakan hak pilihnya nanti pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Pada kesempatan tersebut juga disampaikan terkait rencana pendidikan pemilih bagi siswa-siswi yang termasuk dalam segmen pemilih pemula. Dalam kunjungan kali ini, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Sleman, Noor Aan Muhlishoh hadir didampingi oleh staf yang diterima secara langsung oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana, Wiwi Andriani. Mengawali diskusi, Noor Aan menyampaikan bahwa salah satu syarat seseorang dapat menggunakan hak pilihnya adalah telah berusia 17 tahun. Usia tersebut merupakan segmen pemilih pemula. Dalam upaya melindungi hak pilih pemilih pemula khususnya di SMAN 1 Sleman agar mereka dapat terdaftar di daftar pemilih maka diharapkan bantuan dari pihak sekolah untuk dapat mengisi kelengkapan data dalam form yang telah disiapkan oleh KPU Kabupaten Sleman. dok. foto Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan saat memberikan penjelasan kepada pihak sekolah Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Noor Aan Muhlishoh menambahkan bahwa selain melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, KPU Kabupaten Sleman juga mempunyai tugas untuk melaksanakan pendidikan pemilih kepada pemilih pemula. Dalam kesempatan ini, beliau menyampaikan bahwa KPU Kabupaten Sleman akan melaksanakan pendidikan pemilih dengan meminta ijin kepada pihak sekolah untuk menyampaikan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada siswa-siswi ketika nanti keadaan pandemik sudah kondusif. “Memilih merupakan hak dan bukan sebuah kewajiban. Perlu perjuangan dalam mensosialisasikan dan melakukan pendidikan pemilih kepada pemilih pemula, Kami juga mohon bantuannya agar setiap wali kelas untuk menyampaikan kepada murid-muridnya akan pentingnya hak pilih” papar Noor Aan di tengah diskusi. Dalam diskusi tersebut, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana, Wiwi Andriani menyampaikan bahwa pihak sekolah akan membantu KPU Kabupaten Sleman dengan membuatkan isian formulir dengan bekerja sama dengan masing-masing wali kelas dan menambahkan kolom dalam isian formular untuk ditambahkan item “Kelas” dengan tujuan agar lebih memudahkan dalam penyusunan dokumennya. Beliau juga menyambut baik atas rencana pendidikan pemilih yang akan dilaksanakan KPU Kabupaten Sleman. (Cls)

Sleman (28/04) –  Dalam rangka mewujudkan data pemilih yang akurat dan mutakhir, KPU Kabupaten Sleman kembali melakukan koordinasi dengan beberapa sekolah.  Pada Rabu 27 April 2022, KPU Kabupaten Sleman berkunjung ke SMK N 1 Seyegan.  Dalam koordinasi ini, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi Indah Sri Wulandari diterima oleh bagian kesiswaan SMK N 1 Seyegan. dok.foto Kadiv Perdatin saat berdiskusi terkait data siswa bersama pihak sekolah  Dalam koordinasi ini, Indah meminta data siswa SMKN 1 Seyegan yang kemudian akan diverifikasi dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Indah menyampaikan apresiasi kepada pihak sekolah karena telah bersedia bekerjasama dalam hal data pemilih.  Indah juga menegaskan bahwa data yang nantinya diterima akan menjadi kerahasiaannya.    dok.foto Bagian Kesiswaan SMKN 1 Seyegan menyambut baik koordinasi data pemilih Bagian kesiswaan SMK N 1 Seyegan menyampaikan bahwa pada dasarnya pihak sekolah selalu mendukung apapun program yang dilakukan oleh instansi lain.  Data pemilih yang menjadi program kegiatan KPU Kabupaten Sleman tentunya akan didukung dengan diberikannya data yang lengkap guna keperluan pemutakhiran data pemilih.  Pihak sekolah menyampaikan bahwa saat ini jumlah siswa SMK N 1 Seyegan 1.600 siswa/i. (Nars)

Sleman (27/04) – KPU Kabupaten Sleman menindaklanjuti data terkait anak didik SMA dan SMK dari Balai Pendidikan Menengah (Dikmen) Kabupaten Sleman melalui kerjasama dengan SMA dan SMK di Kabupaten Sleman untuk menghimpun kelengkapan data yang akan digunakan sebagai bahan dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Kegiatan tersebut merupakan upaya  berkesinambungan dari audiensi ke Balai Dikmen Kabupaten Sleman beberapa waktu lalu.  KPU Kabupaten Sleman berkunjung ke SMAN 1 Seyegan untuk menghimpun data data siswa siswi yang telah berhak menggunakan hak pilihnya nanti pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.  Pada kesempatan tersebut juga disampaikan terkait rencana pendidikan pemilih bagi siswa siswi yang termasuk dalam segmen pemilih pemula. Dalam kunjungan kali ini, 2 Anggota KPU Kabupaten Sleman hadir didampingi oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan Data, dan Informasi, beserta staf. Rombongan ditemui secara langsung oleh Staf Bagian Kesiswaan, Retno Kuning Dewi Pusparatri, S.Pd. dok. foto Dua anggota KPU Kabupaten Sleman saat Audiensi  Mengawali diskusi, Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Indah Sri Wulandari menyampaikan bahwa salah satu syarat seseorang dapat menggunakan hak pilihnya adalah telah berusia 17 tahun. Dalam upaya melindungi hak pilih pemilih pemula khususnya di SMAN 1 Seyegan, agar mereka dapat terdaftar di daftar pemilih maka diharapkan mereka mengisi kelengkapan data dalam form yang telah disiapkan oleh KPU Kabupaten Sleman. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Noor Aan Muhlishoh menambahkan bahwa selain melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, KPU Kabupaten Sleman juga mempunyai tugas untuk melaksanakan pendidikan pemilih kepada pemilih pemula. Dalam kesempatan ini, beliau menyampaikan bahwa KPU Kabupaten Sleman akan melaksanakan pendidikan pemilih dengan meminta ijin kepada pihak sekolah untuk dapat menjadi Pembina upacara atau menjadi guru sehari yang dapat dimasukkan dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), dan kegiatan pendidikan pemilih lainnya. “Memilih merupakan hak dan bukan sebuah kewajiban. Perlu perjuangan dalam mensosialisasikan dan melakukan pendidikan pemilih kepada pemilih pemula untuk mau menggunakan hak pilihnya dan tentu dengan usaha pemutakhiran data pemilih berkelanjutan agar terfasilitasi hak pilihnya” papar Noor Aan di tengah diskusi. dok foto. Ketua Divisi Perdatin saat menjelaskan PDPB kepada pihak sekolah Dalam diskusi tersebut, Staf Bagian Kesiswaan, Retno Kuning menyampaikan bahwa pihak sekolah akan membantu KPU Kabupaten Sleman dengan membuatkan isian formulir melalui aplikasi Google Form untuk kemudian dapat langsung diisikan oleh siswa-siswi sehingga kelengkapan data mereka lebih akurat dan cepat didapat. Beliau juga menyambut baik atas rencana pendidikan pemilih yang akan dilaksanakan KPU Kabupaten Sleman karena pasti sangat berkorelasi dengan pendidikan kewarganegaraan. Beliau juga menyarankan agar KPU Kabupaten Sleman dapat menjadi penyelenggara Pemilihan OSIS (PEMILOS) Serentak di masa mendatang.(Cls)  

Sleman (25/04) – Apel rutin mingguan kembali digelar KPU Kabupaten Sleman secara virtual.  Apel ini menjadi yang terakhir sebelum libur dan cuti lebaran Idul Fitri 1443 H. SDM KPU Kabupaten Sleman hadir secara daring melalui pranala Zoom Cloud Meeting pada pukul 08.00 WIB. dok. foto Peserta apel KPU Kabupaten Sleman  Hadir sebagai pembina apel Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Indah Sri Wulandari. Dalam membuka arahannya, Indah menyampaikan bahwa saat ini KPU telah memiliki pemimpin baru yakni komisioner KPU Republik Indonesia yang sejak 12 April 2022 lalu telah dilantik oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Secara kelembagaan, KPU Kabupaten Sleman juga telah turut serta berpartisipasi menyambut para pemimpin baru. Lebih jauh dalam arahannya, pembina apel menyampaikan tema tentang kepemimpinan. Pemimpin yang ideal adalah sosok pemimpin yang agamis, rendah hati, dan bijak dalam mengambil keputusan. Menurutnya tidak mudah untuk dapat menjadi pemimpin yang ideal karena pemimpin senantiasa dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas diri, menambah informasi untuk meningkatkan kualitas diri, dan dapat menahan diri agar situasi tetap terkendali, serta selalu memohon ridho ilahi. Seorang pemimpin diharapkan bisa mengarahkan dan membimbing anak buahnya, demikian juga anak buah diharapkan juga menghormati pemimpinnya.  “Perlu adanya take and give antara pemimpin dengan jajaran di bawahnya. Jika harmonisasi internal ini terjadi tentunya dapat menciptakan suasana lembaga menjadi kondusif. Sebaliknya jika hal ini tidak terjadi, maka lembaga menjadi rentan terhadap adanya kesalahpahaman”, ujar Indah dalam arahannya. dok. foto Para peserta saat mengikuti arahan  Pemimpin dinilai berhasil bila dapat mengarahkan anak buahnya dan bisa membuat kebijakan-kebijakan yang dapat dilaksanakan oleh jajaran di bawahnya.  Anak buah sebagai pelaksana keputusan pemimpin juga diharapkan dapat melaksanakan kebijakan tanpa terintimidasi. Anak buah juga diharapkan bisa menerima kritikan dari pemimpin secara bijak. Di akhir arahannya, pembina apel menegaskan bahwa harmonisasi antara pimpinan dan anak buah diharapkan dapat mewujudkan tujuan lembaga yang profesional, berintegritas, dan mandiri. (Nars)

Sleman (22/04) – Komitmen KPU Kabupaten Sleman dalam upaya meningkatkan kualitas pemilih senantiasa diwujudkan dengan berbagai cara.  Salah satu cara dilakukan melalui kegiatan pendidikan pemilih.  Bersamaan dengan momen Peringatan Hari Kartini 21 April 2022, KPU Kabupaten Sleman menggelar kegiatan webinar pendidikan pemilih.  Webinar berlangsung selama 3 jam dimulai pukul 09.00 WIB. dok.foto MC saat acara pembukaan webinar Dengan mengambil tema “Perempuan Sembada Menuju Pemilu dan Pemilihan yang Berkualitas Tahun 2024”.  Sasaran utama kegiatan ini adalah pemilih perempuan dan disabilitas, organisasi perempuan, LSM, Siswa/I SMA/K sederajat, se-Kabupaten Sleman, Kader Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3), Forum Anak Sleman serta masyarakat secara umum.      dok.foto Beberapa partisipan webinar Hari Kartini Ketua KPU Kabupaten Sleman, Trapsi Haryadi dalam pembukaannya menyampaikan bahwa Pemilu Serentak tahun 2024 sudah ditetapkan yakni 14 Februari 2024 sehingga penyelenggara pemilu perlu untuk mulai melakukan giat yang melibatkan pemilih.  Trapsi menyampaikan bahwa webinar ini sangat penting karena mendiskusikan tentang kesiapan Pemilu 2024. dok.foto Ketua KPU Kabupaten Sleman saat membuka webinar Dalam kesempatan ini pula, hadir Ketua KPU D.I. Yogyakarta Hamdan Kurniawan. Hamdan melihat bahwa partisipasi perempuan dan disabilitas menjadi salah satu perhatian karenanya ini menjadi agenda penyelenggara pemilu.  Perempuan juga diharapkan dapat berkiprah dalam penyelenggaraan pemilu. dok.foto Ketua KPU D.I. Yogyakarta hadir memberikan sambutan saat webinar Narasumber dalam webinar ini merupakan kartini-kartini di bidangnya masing-masing.  Hadir anggota KPU Republik Indonesia Betty Epsilon Idroos, Risnawati Utami yang merupakan founder/Disability Advisor OHANA serta anggota KPU Kabupaten Sleman Noor Aan Muhlishoh.  Sementara Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Aswino Wardhana selaku moderator.  Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos dalam paparannya menyampaikan bagaimana peran perempuan dalam pemilu. Menurut beliau, perempuan dapat berperan dalam pemilu dengan menjadi penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pemantau pemilu, relawan penyelenggara pemilu serta kader partai politik. KPU RI secara kelembagaan terus berupaya mendorong peningkatan partisipasi dan peran perempuan dalam pemilu maupun pemilihan.     Sementara Narasumber kedua, Risnawati Utami melihat peran perempuan dalam perspektif disabiltitas. Beliau sebagai pegiat hak hak disabilitas melihat masih adanya ketimpangan.Perempuan penyandang disabilitas masih dianggap inferior dalam mengekspresikan hak sipil maupun politiknya. Triple discrimination sering kali masih dialami perempuan penyandang disabilitas.  Dalam webinar inilah Risnawati menguatkan perempuan penyandang disbalitas untuk tetap berpartisipasi dalam pemilu. Sementra terkait kelembagaan, Risnawati mendorong penyelenggara pemilu untuk selalu memperhatikan hak-hak pemilih disabilitas dalam pemilu terutama aksesibiltas ke tempat pemungutan suara saat hari pemungutan suara. Sebagai pemateri ketiga, Noor Aan Muhlishoh menyajikan fakta tentang partisipasi perempuan sebagai pemilih dan terlibat sebagai badan penyelenggara ad hoc di Kabupaten Sleman selama pengalaman Pemilu 2019 maupun Pemilihan 2020. Beliau menyampaikan beberapa catatan penting bagaimana peran perempuan dalam pemilu maupun pemilihan. dok. foto Kadiv Sosdiklih sebagai moderator Antusiasme peserta dalam webinar ini cukup tinggi, tercatat 189 peserta hadir berpartisipasi melalui paranala Zoom Cloud Meeting.  Adapun 136 partisipan atau sekitar 72% merupakan perempuan.  Sementara 53 (28%) partisipan adalah laki-laki.    Partisipasi pemilih dalam webinar ini merupakan hal yang positif dan selalu menggerakkan penyelenggara pemilu untuk senantiasa melakukan pendidikan pemilih.  (Nars)

Sleman (22/04) – KPU Kabupaten Sleman kembali melakukan audiensi bersama pemangku kepentingan terkait dalam rangka upaya untuk membangun sinergitas. Dalam audiensi kali ini, KPU Kabupaten Sleman melakukan kunjungan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Kabupaten Sleman (20/04). Silaturahmi diterima oleh Kepala Dinas PMK Kabupaten Sleman, Samsul Bakri, S.IP.,M.M. yang didampingi Sekretaris Dinas PMK, Drs. Budi Sutamba Saputra,M.Si. serta Staf Bidang Administrasi, Keuangan, dan Aset Kalurahan, Adela Isnaini, S.IP. menyambut baik kunjungan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sleman. Ketua KPU Kabupaten Sleman hadir bersama Anggota, Sekretaris, beserta staf.  dok.foto. Audiensi diterima oleh Kepala DInas PMK beserta jajaran Diawali dengan penyampaian terima kasih atas diterimanya silaturahmi dan mengenalkan seluruh rombongan yang hadir, Ketua KPU Kabupaten Sleman, Trapsi Haryadi menyampaikan bahwa KPU Republik Indonesia telah menetapkan Pemilu Serentak akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 dengan 5 pemilu sekaligus, yaitu Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Sedangkan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang direncanakan akan dilaksanakan pada 27 November 2024 yaitu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Serentak baru dalam tahap kesepakatan antara Pemerintah, DPR, dan Penyelenggara Pemilu, yang selanjutnya akan ditetapkan oleh KPU RI dengan surat keputusan tentang hari dan tanggal pemungutan suara..  Selain itu, beliau juga menyampaikan permohonan dukungan Dinas PMK dalam tahapan nanti pada saat perekrutan badan adhoc khususnya ketersediaan tenaga sekretariat PPS, kantor sekretariat PPS dan meminta bantuan koordinasi kepada tiap kalurahan agar lebih memudahkan KPU Kabupaten Sleman untuk menghimpun perubahan elemen data pemilih dari tiap kalurahan yang digunakan untuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Indah Sri Wulandari juga menyampaikan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilaksanakan setiap bulannya. Salah satu kendala yang dihadapi adalah hak akses data kependudukan yang diperoleh dalam bentuk Data Konsolidasi Bersih (DKB) hanya tiap 6 bulan sekali, sehingga penyandingan data tidak dapat dilakukan seperti dulu. Untuk itu perlu adanya kiat-kiat sehingga pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di setiap bulannya tetap menghasilkan data yang kredibel. Salah satu kiat sesuai juknis program kegiatan Tahun 2020 adalah dengan melaksanakan koordinasi dengan pihak kapanewon dan kalurahan. Tentu dalam pelaksanaannya terutama saat berkoordinasi dengan kalurahan sangat diperlukan peran dari Dinas PMK agar koordinasi terkait perubahan data pemilih nantinya dapat dilakukan di setiap bulannya dan lebih efektif. Kepala Dinas PMK Kabupaten Sleman, Samsul Bakri, S.IP.,M.M. menyambut baik silaturahmi dan koordinasi oleh KPU Kabupaten Sleman. Dinas PMK akan membantu menyukseskan Pemilu Serentak 2024 yang dalam tahun ini (2022) akan dimulai tahapan dan program kegiatannya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Sosialisasi ke semua kalurahan perlu dilakukan dalam beberapa bulan kedepan sehingga terbentuk Anggota PPS yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Di sisi lain kebutuhan sekretariat PPS perlu dikoordinasikan sejak dini sehingga kantor PPS dapat memadai untuk menjalankan tugas PPS di wilayah masing-masing. dok.foto diskusi bersama peserta audiensi Kepala Dinas PMK Kabupaten Sleman, Samsul Bakri, S.IP.,M.M. juga menyampaikan pada prinsipnya akan semaksimal mungkin untuk dapat membantu KPU Kabupaten Sleman dalam hal koordinasi terkait perubahan data pemilih yang diperlukan dari tiap kalurahan. Dinas PMK juga akan melakukan sosialisasi ke kalurahan lebih awal pada kesempatan rapat koordinasi rutin terkait dukungan personel sekretariat PPS dan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Bahkan jika diperlukan akan sekaligus mengundang pihak KPU Kabupaten Sleman agar mendapat pemahaman yang sama. Apabila KPU Kabupaten Sleman dalam keadaan tertentu juga menghendaki untuk berkunjung di tiap kalurahan sangat dipersilakan dan bisa dikoordinasikan dengan Dinas PMK apabila ada sesuatu hal yang harus dikoordinasikan. “Tentu kita akan selalu mendukung kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sleman. Pada intinya kita harus saling mendukung. Pada saat pelaksanaan Pemilihan Lurah Serentak beberapa waktu yang lalu, kita juga membutuhkan data pemilih dari KPU Kabupaten Sleman sebagai data pendukung. Dan sekarang ketika KPU akan melaksanakan Pemilu Serentak, tentu sudah menjadi kewajiban untuk juga membantu sesuai tupoksi yang kita laksanakan” ungkap Samsul di sela diskusi. Audiensi berlangsung cukup interaktif, hal-hal seperti SDM, sarana prasarana, dan pengarsipan berkas pemilu badan adhoc, rencana kunjungan ke komunitas lurah dan perangkat desa, sampai usulan untuk menyurat ke KPU RI terkait akses data kependudukan juga turut terbahas dalam audiensi ini. KPU Kabupaten Sleman berharap audiensi ini semakin mempermudah koordinasi dan kerjasama dalam menjaga sinergitas hubungan antar lembaga.(cls)