Berita Terkini

Sleman (12/02) - KPU Kabupaten Sleman menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Pemilu 2024 TPS Khusus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Senin (12/02). Kegiatan yang diadakan di Ruang Rapat Lantai 1 Gedung Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (PAU) UIN Sunan Kalijaga dihadiri oleh seluruh anggota KPPS di TPS Khusus tersebut. Dalam pembukaan rapat, Dr. Abdur Rozaki, S.Ag. selaku Pembantu Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan UIN Sunan Kalijaga berpesan kepada mahasiswa yang menjadi KPPS untuk mempersiapkan TPS dengan sebaik-baiknya dan melaksanakan ketugasan di TPS dengan sungguh-sungguh dan menjunjung tinggi kejujuran, karena hal tersebut juga berperan dalam menjaga nama baik perguruan tinggi. dok. foto peserta koordinasi dari UIN Sunan Kalijaga Selanjutnya dalam sesi materi, Sura’ie selaku Anggota KPU Kabupaten Sleman menyampaikan beberapa hal terkait teknis hal-hal penting KPPS saat bertugas di TPS. Sura’ie juga menjelaskan bahwa KPPS diharapkan dapat menjaga profesionalitas, integritas, dan netralitas, sehingga nanti hasil kerja dapat dirasakan oleh masyarakat terutama yang menggunakan hak pilih di TPS khusus. Hal lainnya yang juga sangat ditekankan adalah KPPS harus melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sesuai aturan yang berlaku, termasuk jika ada wajib melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu. dok. foto seluruh peserta koordinasi saat sesi foto bersama calon anggota KPPS TPS Loksus Di penghujung acara, Dr. Abd. Rozaki selaku perwakilan pihak kampus mendukung penuh pelaksanaan pemungutan suara di TPS Khusus UIN. Pihak kampus juga turut menyiapkan dukungan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Dimulai dari tempat TPS, sarana parkir, tempat penyimpanan logistik kotak dan bilik suara, sampai dengan kesiapan petugas keamanan kampus untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. (cls)

Sleman (13/02) - KPU Kabupaten Sleman laksanakan Peluncuran Distribusi Logistik Pemilu Tahun 2024 pada Minggu (11/02). Seremonial peluncuran distribusi logistik Pemilu Tahun 2024 dihadiri dan disaksikan oleh Wakil Bupati Sleman, Kapolresta Sleman, Kodim 0732/Sleman, Satpol PP Kabupaten Sleman, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Sleman serta Bawaslu Kabupaten Sleman dan pimpinan KPU Kabupaten Sleman. dok. foto Stakeholder turut serta menyaksikan peluncuran distribusi logistik Pemilu 2024 Seremonial Pemberangkatan Distribusi Logistik Pemilu Tahun 2024 dibuka oleh Ahmad Baehaqi selaku Ketua KPU Kabupaten Sleman pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Kantor KPU Kabupaten Sleman. Baehaqi berharap, pengiriman distribusi logistik dapat berjalan lancar tanpa kendala. dok. foto simbolisasi peluncuran distribusi logistik Sambutan selanjutnya diberikan oleh Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa. Danang berharap, distribusi yang dilakukan tiga hari menjelang Pemilu tahun 2024 ini dapat berjalan dengan lancar. “Sudah menjadi komitmen kita bersama, semua unsur lembaga negara untuk menyukseskan Pemilu Tahun 2024,” ungkapnya. dok. foto distribusi logistik Pemilu 2024 bekerjasama dengan PT. Pos Indonesia Pengiriman logistik sebanyak 17.285 kotak suara ditargetkan selesai dalam waktu tiga hari. Distribusi logistik hari pertama, KPU Kabupaten menjadwalkan pengiriman ke wilayah Kapanewon Depok, Minggir, Ngaglik, Ngemplak dan Turi. Dalam distribusi logistik Pemilu Tahun 2024 ini KPU Kabupaten Sleman bekerjasama dengan PT. POS Indonesia (PERSERO).  (Adp)

Sleman (10/02) - Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Masa Tenang pada Tahapan Kampanye dalam Pemilu Tahun 2024, KPU Kabupaten Sleman memberikan sosialisasi kepada peserta Pemilu Tahun 2024 pada Sabtu (10/02) pukul 09.00 WIB di Hotel Crystal Lotus. Kegiatan tersebut turut mengundang Ketua PPK Divisi Teknis serta Divisi Data dan Informasi se-Kabupaten Sleman untuk berkoordinasi terkait pelaksanaan rekapitulasi dalam Pemilu Tahun 2024. Ahmad Baehaqi selaku Ketua KPU Kabupaten Sleman membuka kegiatan sekaligus memberikan sambutan dalam giat tersebut. Dalam sambutannya Baehaqi mengungkapkan bahwa urgensi kegiatan ini adalah untuk persiapan masa tenang dalam tahapan Kampanye pada Pemilu Tahun 2024, sehingga dalam rangkaian kegiatan kampanye harus dihentikan serta menertibkan APK serta atribut kampanye lainnya. dok. foto Kadiv Sosdiklih ajak perserta untuk aktif berikan masukan atas pelaksanaan Kampanye Materi utama disampaikan oleh Huda Al Amna selaku Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipas Masyarakat, dan SDM. Perihal masa tenang, merupakan masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu dengan metode kampanye apapun, yakni sesuai dengan pasal 56 ayat (4) dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023. “Kami akan koordinasikan titik-titik tertentu, terutama yang belum bersih dan dekat dengan TPS untuk segera dilakukan penertiban,” ungkap Huda. dok. foto perwakilan stakeholder saat berikan tanggapan terkait pelaksanaan Kampanye Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi kedua oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan yakni Noor Aan Muhlishoh terkait persiapan penyusunan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Dalam sesi ini, Aan menjelaskan rincian dokumen yang harus disiapkan berikut alur penyusunan LPPDK dan larangan terkait dana kampanye yang tertuang dalam pasal 339 UU Nomor 7 Tahun 2017. dok. foto Kadiv Teknis Penyelenggaraan sampaikan perihal laporan dana kampanye Selain itu, Aan juga menjelaskan terkait kebijakan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Rekapitulasi dilakukan secara berurutan dari Pemilihan Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan terakhir DPRD Kabupaten/Kota. Hasil rekapitulasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat hasil dalam formulir D.Hasil Kecamatan, yang dilaksanakan dalam Rapat Pleno secara terbuka. dok. foto Ketua Bawaslu Kab Sleman berikan saran terkait penertiban APK Sosialisasi diakhiri dengan diskusi interaktif dari peserta kegiatan kepada KPU Kabupaten Sleman.

Sleman (09/02) - KPU Kabupaten Sleman melaksanakan Bimbingan Teknis Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara dan SIREKAP pada Pemilu Tahun 2024 pada Jumat (09/02) pukul 09.00 WIB. Kegiatan yang dilaksanakan pada The Rich Jogja Hotel tersebut mengundang stakeholder terkait, Ketua dan Anggota PPK se-Kabupaten Sleman, PPS Divisi Teknis dan Data Informasi se-Kabupaten Sleman, Sekretaris PPS se-Kabupaten Sleman, dan Tenaga Pendukung PPK se-Kabupaten Sleman. “Bimbingan Teknis ini harus diikuti dengan serius demi mendapatkan pemahaman terkait mekanisme rekapitulasi”, ujar Ahmad Baehaqi sekaligus membuka kegiatan.  Harapannya, setelah dilakukan bimbingan teknis potensi kesalahan dapat diminimalisir sehingga tidak menjadi gugatan PHPU di MK. dok. foto Kadiv Hukum dan Pengawasan saat sampaikan materi Materi pertama disampaikan oleh Sura’ie selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, yakni terkait Mitigasi Dinamika Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat PPK. Sura’ie menegaskan bahwa PPK harus memperhatikan hal-hal krusial pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, salah satunya adalah terkait publikasi salinan sertifikat hasil penghitungan suara di setiap TPS yang terdapat di setiap kalurahan. Selain itu, Sura’ie juga menyorot permasalahan-permasalahan yang muncul dalam rekapitulasi, sehingga dapat dimitigasi oleh PPK. dok.foto Kadiv Teknis Penyelenggaraan sampaikan pemahaman mengenai pengisian C.Hasil plano Sesi selanjutnya disampaikan oleh Noor Aan Muhlishoh selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, yakni terkait materi Kebijakan Umum Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara. “Kunci sukses rekapitulasi diawali dengan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang sudah berjalan dan sukses,” ungkap Aan. Hal-hal lain yang perlu menjadi perhatian bagi PPK adalah jadwal rekapitulasi, persiapan skema panel, pembagian tugas setiap anggota PPK, dan menyiapkan materi untuk rekapitulasi tingkat kecamatan. dok foto peserta dari unsrur PPK saat melakukan konsultasi helpdesk Sirekap Kegiatan diakhiri dengan simulasi rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK Godean menggunakan aplikasi SIREKAP milik akun PPK, dilanjutkan dengan sesi diskusi serta tanya jawab terkait simulasi yang sudah dilaksanakan.   (Win)

Sleman (06/02) - Dalam rangka menggencarkan informasi terkait Pemilu Tahun 2024, KPU Kabupaten Sleman diwakili oleh Sura'ie selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 bagi Warga Binaan Permasyarakatan (WBP) di TPS Lokasi Khusus (Loksus) 901 dan 902 Lapas Narkotika Kelas II-A Yogyakarta. Kegiatan berikut dilaksanakan pada Selasa (06/02) di Aula Lapas Narkotika Kelas II-A Yogyakarta. Dok. foto Kasi Binadik ajak para napi tetap menggunakan hak pilihnya saat pemilu Kegiatan tersebut dibuka dengan sambutan oleh Pamuji Setyo Wibowo selaku Kasi Binadik Lapas Narkotika kelas II-A Yogyakarta. “Seluruh Warga Binaan harus menggunakan hak pilihnya sebaik mungkin karena telah difasilitasi oleh lapas,” tuturnya pada peserta sosialisasi. dok. foto PPK Pakem Deti Rohana saat jelaskan perihal spesimen surat suara Pemilu 2024 Kemudian acara dilanjutkan dengan sosialisasi terkait Pemilu Tahun 2024 oleh Sura’ie, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Sleman. Sura’ie berharap sosialisasi ini dapat memberikan informasi dan pemahaman bagi Warga Binaan dalam menggunakan hak suaranya pada Pemilu Tahun 2024 mendatang. Selain itu, perwakilan PPK Kapanewon Pakem, Deti Rohana dan PPS Kalurahan Pakembinangun, Indrianita Evi Susanti melakukan peragaan praktik pelipatan surat suara sesuai dengan jenis pemilihannya. dok. foto para Napi lakukan praktik pelipatasn surat suara Sosialisasi tersebut diakhiri dengan praktik pelipatan surat suara oleh tiga orang perwakilan Warga Binaan yang dipandu oleh Sutino selaku Kasubsi Registrasi Lapas II-A Narkotika. (Win)

Sleman (02/02) - Sebagai tindak lanjut dari pemilih pindahan dengan empat kategori, KPU Kabupaten Sleman gelar koordinasi bersama stakeholder dan PPK Divisi Data dan Informasi se-Kabupaten Sleman terkait penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di wilayah Kabupaten Sleman. Kegiatan yang dilaksanakan pada Selasa (30/01) tersebut bertempat di Hotel Fortuna Grande Seturan. dok. foto Ketua KPU Sleman membuka kegiatan rakor DPTb Kegiatan dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Sleman, Ahmad Baehaqi, sekaligus memberikan sambutan. Dalam sambutannya, Ahmad Baehaqi mengatakan bahwa hingga tanggal 7 Februari 2024 mendatang, terdapat empat kategori pemilih yang dapat mengurus Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan dapat difasilitasi oleh KPU Kabupaten Sleman, yakni rawat inap, terkena bencana, warga binaan, dan menjalankan tugas, sehingga rapat koordinasi ini sebagai wadah koordinasi antara KPU Kabupaten Sleman dengan stakeholder untuk dapat memfasilitasi pemilih dengan empat kategori berikut. dok. foto Kadiv Rendatin Arif Setiawan menyampaikn materi terkait DPTb di TPS Loksus Acara berikutnya yakni pemaparan materi oleh Arif Setiawan selaku Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi terkait Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). “KPU Kabupaten Sleman berupaya maksimal untuk memfasilitasi pemilih pindahan secara maksimal agar hak pilih masyarakat terlindungi,” ungkapnya. Upaya tersebut, lanjut Arif, ditindak lanjuti dengan memetakan potensial pemilih dan partisipasi masyarakat di suatu wilayah sebagai salah satu mitigasi tersedianya surat suara. Selain itu, alat sosialisasi terkait pindah memilih seperti banner dan flyer telah didistribusikan kepada masyarakat, yayasan, instansi, lembaga pendidikan, maupun wilayah lainnya. Pemasangan baliho pada titik strategis juga menjadi upaya KPU Kabupaten Sleman dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pindah memilih. dok. foto PPK Mlati berkoordinasi dengan penanggung jawab TPS Loksus  Selanjutnya, stakeholder maupun pihak penyedia TPS Lokasi Khusus dalam kegiatan tersebut memaparkan situasi dan kondisi pada wilayahnya masing-masing, sekaligus memberikan saran kepada KPU Kabupaten Sleman, yakni terkait hal-hal yang perlu menjadi perhatian terkait TPS Lokasi Khusus. Pemaparan tersebut ditindak lanjuti dengan koordinasi langsung bersama PPK Divisi Data dan Informasi yang hadir dalam kegiatan tersebut. (Win)