Berita Terkini

Sleman (07/11) - KPU Kabupaten Sleman lanjutkan Bimbingan Teknis Penggunaan Sistem Iinformasi Rekapitulasi (SIREKAP) bagi PPK dan PPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 Gelombang II pada Senin (04/11) bertempat di The Rich Jogja Hotel. Kegiatan diikuti oleh PPK PPS dari sembilan kapanewon se-Kabupaten Sleman, yakni Kapanewon Berbah, Cangkringan, Gamping, Godean, Kalasan Minggir, Ngemplak, Sleman, dan Tempel. dok. foto Peserta Bimtek Sirekap Gelombang II  Bertindak sebagai Pelaksana Harian (Plh.) Ketua KPU Kabupaten Sleman yakni Sura’ie selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, memberikan sambutan dan membuka kegiatan. Sura’ie menegaskan kepada peserta agar dapat mengikuti dan memperhatikan materi bimbingan teknis dengan saksama agar dapat disampaikan kembali kepada KPPS dengan pemahaman yang utuh. dok. foto Plh Ketua KPU Sleman saat sambutan dan membuka acara Sesi materi diawali dengan prakata oleh Arif Setiawan selaku Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kabupaten Sleman. Selaras seperti yang disampaikan pada Gelombang I, Arif kembali menjelaskan bahwa aplikasi SIREKAP dikelola secara terpusat pada Divisi Data dan Informasi, namun tidak terlepas dari Divisi Teknis Penyelenggaraan karena penggunaannya melibatkan pengambilan gambar dari formulir C.Hasil Plano. Kemudian, Noor Aan Muhlishoh selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Sleman menyampaikan materi pertama yang difokuskan pengisian C.Hasil Plano dan praktik pengisian spesimen C.Hasil Plano oleh PPK dan PPS. Noor Aan menegaskan tanggung jawab penyelenggara pemilihan adalah menjaga kemurnian suara melalui penerapan SIREKAP. Keberhasilan SIREKAP sangat bergantung pada keberhasilan pengisian formulir C.Hasil Plano, sehingga dalam pengisiannya memerlukan ketelitian dan kehati-hatian. dok.foto Pemateri Bimtek Sirekap Turut hadir dalam dalam rangka monitoring, Tri Mulatsih selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU DIY berkesempatan memberikan arahan. Tri berharap PPK dan PPS dapat menyampaikan materi dengan metode yang tepat, karena anggota KPPS memiliki karakteristik bervariatif sehingga metode yang tepat diperlukan agar materi dapat  dipahami seluruhnya oleh KPPS. Materi kedua dengan praktik penggunaan SIREKAP dipandu kembali oleh Arif Setiawan. PPK dan PPS yang hadir dalam Gelombang II tersebut melakukan pengisian C.Hasil Plano sesuai soal yang telah diberikan. Setelah pengisian, peserta melakukan uji coba akun uji coba baik pada aplikasi SIREKAP mobile KPPS maupun SIREKAP web PPK yang telah didaftarkan untuk mengidentifikasi kendala pada penggunaan SIREKAP pada setiap kalurahan. dok.foto sesi praktik pengisian C Hasil dan penggunaan Sirekap Dalam praktik tersebut, sangat penting untuk diperhatikan dalam pengambilan foto sesuai prosedur yang berlaku, perangkat harus menggunakan sistem operasi Android, nomor WhatsApp yang harus aktif, dan pemetaan sinyal jaringan penyedia layanan yang dapat digunakan dengan lancar menyesuaikan wilayah masing-masing agar tidak menemui kendala dalam penggunaan aplikasi SIREKAP. (win&cls)                                                                           

Sleman (09/11) - PPK Ngemplak melaksanakan Sosialisasi Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 di PAUD/TK Raudhatul Athfal (RA) Allifa Gugus V Wedomartani, Ngemplak pada Jumat (08/11). Kegiatan dihadiri oleh Ibu-Ibu Guru RA se-Kapanewon Ngemplak dalam pertemuan rutin perkumpulan. dok. foto Peserta sosialisasi segmen perempuan Bekti Gunawan selaku Ketua PPK Kapanewon Ngemplak mengawali sosialisasi dengan mengajak peserta menggunakan hak pilihnya di TPS pada Rabu, 27 November 2024 dan memperkenalkan pasangan calon dalam Pilkada Sileman Tahun 2024, yaitu Nomor Urut 1 Kustini Sri Purnomo – Sukamto dan Nomor Urut 2 Harda Kiswaya – Danang Maharsa. Gunawan dalam pemaparan materinya juga memberikan pendidikan politik dengan mengajak peserta agar dapat memilih sesuai hati nurani dengan mempertimbangkan visi, misi, dan programnya masing-masing yang sekiranya terbaik karena setiap suara sangat berharga dalam menentukan pemimpin ke depan, sehingga harapannya tidak ada yang golput. dok. foto Ketua PPK Ngemplak saat membuka kegiatan sosialisasi Lebih lanjut Gunawan memaparkan bahwa pada pelaksanaan pilkada saat ini nanti dalam satu TPS terdapat maksimal 600 pemilih. Untuk itu sangat penting diperhatikan jam kehadiran yang tertera di surat pemberitahuan agar tidak terjadi penumpukan pemilih di TPS dengan ruangan terbatas agar pelayanan KPPS kepada pemilih nantinya dapat optimal. Selain itu, apabila ada pemilih berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pelayanan prioritas, yaitu; lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas. Hal penting lainnya adalah terkait pindah memilih di mana H-7 hari pemungutan suara menjadi batas akhir bagi pemilih untuk dapat pindah memilih dengan keadaan menjalankan tugas di tempat lain, sakit, bencana, dan narapidana. dok. foto Anggota PKK berikan sosialisasi tatacara cekdepet.online Di penghujung kegiatan, diskusi dan tanya jawab berlangsung menarik. Salah satu yang menjadi perhatian adalah hari pemungutan suara merupakan hari libur nasional. Beberapa peserta berharap kegiatan belajar-mengajar terutama yang berbasis pesantren juga diliburkan agar santri dapat pulang ke tempat asal untuk menggunakan hak pilihnya. Kegiatan diakhiri dengan pemberian cendera mata bagi peserta dan konten ajakan untuk mensukseskan Pilkada Sleman Tahun 2024 agar berjalan aman, lancar, dan sukses (Cls)  

Sleman (05/11) - Menuju Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024, KPU Kabupaten Sleman gelar Bimbingan Teknis Penggunaan Sistem Iinformasi Rekapitulasi Elektronik (SIREKAP) bagi PPK dan PPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 Gelombang I. Kegiatan dilaksanakan pada Minggu (03/11) bertempat di The Rich Jogja Hotel, diikuti oleh PPK PPS dari delapan kapanewon se-Kabupaten Sleman, yakni Kapanewon Depok, Mlati, Moyudan, Ngaglik, Pakem, Prambanan, Seyegan, dan Turi. dok. foto Peserta Bimbingan Teknis Sirekap Pilkada 2024 tingkat Kabupaten Sleman “Pemahaman yang baik mengenai penggunaan aplikasi SIREKAP ini diperlukan agar potensi permasalahan hukum dapat dihindari, sehingga KPU memiliki tanggung jawab dalam memberikan kemudahan dan kelancaran dalam hal teknis penggunaan, pengisian, pengunggahan pada aaplikasi SIREKAP.” ujar Ahmad Baehaqi dalam pembukaan kegiatan. dok. foto Pemateri dalam Bimtek Sirekap Memasuki pemaparan materi yang pertama sebelum pengenalan aplikasi SIREKAP, Noor Aan Muhlishoh memaparkan perihal materi yang difokuskan pada pengisian C.Hasil Plano dan praktik pengisian spesimen C.Hasil Plano oleh PPK dan PPS agar tidak terjadi kesalahan, sehingga ketika melakukan unggah foto C.Hasil Plano pada aplikasi SIREKAP dapat sesuai, minimal tidak banyak melakukan koreksi angka.   Selanjutnya pada sesi acara kedua, Arif Setiawan selaku Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kabupaten Sleman menyampaikan bahwa aplikasi SIREKAP tidak dapat berdiri sendiri dan secara substansi harus berkolaborasi dengan divisi teknis penyelenggaraan, sebab data yang diunggah merupakan foto dari C.Hasil Plano. Arif lebih lanjut menjelaskan terkait tata cara penggunaan aplikasi SIREKAP serta meminta PPK dan PPS yang hadir melakukan uji coba foto spesimen C.Hasil Plano yang telah diisi pada sesi sebelumnya dan mengunggahnya pada aplikasi SIREKAP secara berjenjang, yakni dimulai dari akun uji coba SIREKAP mobile KPPS hingga pleno melalui SIREKAP web milik PPK. Dalam kesempatan tersebut dihadiri oleh Moh Zaenuri Ikhsan, Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU DIY dalam rangka monitoring kegiatan. Ikhsan memberikan arahan di sela-sela pemaparan materi kedua. “Waktu yang pendek ini harus dimanfaatkan untuk mempersiapkan tahapan pemungutan dan penghitungan suara sebaik-baiknya. PPK dan PPS diharapkan menjaga kesehatan dan kekompakan, termasuk TPS aksesibel bagi penyandang disabilitas,” pesan Ikhsan. dok. foto Praktek Penulisan C Hasil dan Proses Sirekap Arry Darmawan Trissatya Putra selaku Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi KPU DIY  yang juga hadir dalam monitoring menjelaskan poin penting yang wajib diperhatikan KPPS dalam penggunaan aplikasi SIREKAP, yakni perangkat harus menggunakan sistem operasi Android, memastikan nomor WhatsApp yang digunakan aktif sebagai aktivasi, dan memastikan perangkat menggunakan penyedia layanan memiliki sinyal yang bagus sesuai wilayah masing-masing. (win&cls)

Sleman (05/11) – KPU Kabupaten Sleman melaksanakan Debat Publik Kedua Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 pada Minggu (3/11). Debat yang diselenggarakan di Auditorium TVRI Yogyakarta dihadiri oleh Pasangan Calon dan Tim Pendukung, Ketua dan Anggota KPU DIY, Bawaslu Kabupaten Sleman, Tim Panelis, serta stakeholder terkait, akademisi, dan organisasi masyarakat yang terundang. Debat kedua yang mempertemukan antar calon wakil bupati tersebut mengambil tema inklusi sosial budaya dan sumber daya manusia. dok. foto Peserta Debat Kedua Calon Wakil Bupati Sleman  Debat yang dibawakan oleh duet pembawa acara Aryo Bagus-Norma Novicka memandu acara pada pembukaan dan penutupan kegiatan. Ahmad Baehaqi dalam pembukaan debat memberikan sambutan bahwa debat diselenggarakan dengan harapan pasangan calon dapat  meyakinkan warga Sleman dengan visi, misi, dan programnya. Hak tersebut dikarenakan metode kampanye debat publik menjadi sarana sosialisasi dan pendidikan politik yang efektif untuk meyakinkan dan mengajak pemilih. Harapannya proses demokratisasi pilkada berjalan dengan baik yang dilandasi dengan pengetahuan rasional, logis, dan bertanggung jawab. dok.foto Tim Panelis saat meneyrshkan dokumen kepada KPU Kabupaten Sleman Debat yang dimoderatori oleh Ferry Anggara, produser dan presenter TVRI Yogyakarta membawakan materi debat yang telah disusun dan dirumuskan oleh tim panelis yang dipilih oleh KPU Kabupaten Sleman. Materi yang bertema inklusi sosial budaya dan sumber daya manusia berlangsung dalam 6 (enam) segmen selama kurang lebih 2 jam yang ditayangkan secara langsung oleh TVRI Yogyakarta dan live streaming KPU Kabupaten Sleman. dok. foto Foto Bersama pasca Debat Publik Kedua Segmen pertama dimulai dari pemaparan visi, misi, dan program. Segmen kedua dan ketiga berisi pendalaman tema debat, yaitu masyarakat rentan dan disabilitas, pariwisata dan kebudayaan, pendidikan dan kesehatan, serta pertanian dan ketahanan pangan. Segmen keempat dan kelima debat terbuka dengan saling tanya jawab gagasan, sampai pada pernyataan penutup masing-masing calon wakil bupati. Debat publik kedua pertama berlangsung tertib dan lancar. Selanjutnya, debat publik ketiga direncanakan akan diadakan pada tanggal 12 November 2024 dengan mempertemukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024. (cls)

Sleman (31/10) – KPU Kabupaten Sleman melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Pertanggungjawaban Anggaran Badan Ad Hoc (SITAB) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 pada Rabu (30/10). Kegiatan yang diselenggarakan di The Alana Hotel Yogyakarta dihadiri oleh seluruh Sekretaris dan Staf Keuangan PPK dan PPS se-Kabupaten Sleman serta stakeholder terkait yang terundang. Bimtek tersebut diharapkan dapat membuat laporan pertanggungjawaban dapat tersusun dengan tertib dan tepat waktu. dok. foto peserta Bimtek SITAB  Ahmad Baehaqi dalam pembukaan kegiatan memberikan sambutan bahwa laporan pertanggungjawaban anggaran badan ad hoc merupakan bagian penting dari pelaksanaan tahapan Pilkada Sleman Tahun 2024. Untuk itu Baehaqi menekankan bahwa ketepatan waktu, transparansi, dan akuntabel menjadi sangat penting dan harus dipenuhi. Selain itu, Baehaqi juga berpesan bahwa PPK dan PPS untuk selalu menjaga integritas dan netralitas dalam Pilkada Sleman Tahun 2024, sehingga masyarakat mempunyai tiingkat kepercayaan yang tinggi kepada penyelenggara pilkada. dok. foto Pemateri dalam Bimbingan Teknis SITAB Pilkada 2024 Sambutan juga diberikan oleh Yuyud Futrama selaku Sekretaris KPU Kabupaten Sleman. Yuyud menyampaikan bahwa dengan adanya aplikasi SITAB diharapkan dapat membantu memudahkan pelaporan keuangan di tingkat badan ad hoc. Sistem ini dapat dipantau KPU DIY dan KPU RI, sehingga dapat diketahui sejauh mana laporan pertanggungjawaban keuangan badan ad hoc yang sudah tersusun. Sementara itu, memasuki materi secara bergantian narasumber menyampaikan pemaparannya, yaitu dari KPU Kabupaten Sleman oleh Meirino Setiyaji selaku Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik dan Proventy Arisonatalia selaku Pejabat Pembuat Komitmen. Keduanya secara bergantian memaparkan terkait mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban penggunaan dana tahapan pemilihan serentak bagi badan ad hoc, format dokumen, pajak yang dikenakan, sampai pada kegiatan badan ad hoc seperti simulasi tungsura, bimbingan teknis, pelantikan, hingga operasional di TPS. dok. foto Pemateri dari KPU DIY  Pemaparan materi juga diberikan oleh KPU DIY terkait pengenalan aplikasi SITAB dalam Pilkada Serentak Tahun 2024. Endah Dwi Artini selaku Kasubbag Keuangan dan Gilang Padma Witantra operator SITAB menyampaikan beberapa hal terkait akses, menu, serta alur pengisian pertanggungjawaban keuangan badan ad hoc pada aplikasi tersebut. dok. foto Foto bersama Pimpinan bersama Peserta Dalam kesempatan tersebut juga dihadiri oleh Inspektur Wilayah (Irwil) II Sekretariat Jenderal KPU RI, Wahyu Yudi Wijayanti memberikan arahan kepada seluruh secretariat PPK PPS yang hadir. Dalam arahannya, Wahyu menyampaikan bahwa suksesnya pelaksanaan pilkada tidak hanya diukur dari output hasil kegiatan di setiap tahapannya, akan tetapi juga harus dibarengi dengan suksesnya administrasi laporan pertanggungjawaban yang disusun. Untuk itu perlu keseriusan dan komitmen bersama dalam menjalankan tugas, sehingga pengerjaan laporan pertanggungjawaban dapat tepat waktu dan tidak tertunda. (cls)  

Sleman (01/11) – KPU Kabupaten Sleman melaksanakan Training of Trainers (ToT) Fasilitator Bimbingan Teknis (Bimtek) KPPS kepada PPK dan PPS se-Kabupaten Sleman dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 pada Kamis (31/10). Kegiatan yang diselenggarakan di Merapi Merbabu Hotel Yogyakarta dihadiri oleh seluruh PPK dan PPS se-Kabupaten Sleman. Kegiatan tersebut bertujuan agar PPK dan PPS dapat memahami prosedur dan tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS sehingga dapat menjadi bekal ketika nanti memberikan bimtek bagi KPPS. dok. foto Peserta Training of Trainers Fasilitator Bimtek KPPS Ahmad Baehaqi selaku Ketua KPU Kabupaten Sleman dalam pembukaan kegiatan memberikan sambutan bahwa KPPS merupakan garda terdepan bagi suksesnya Pilkada Serentak Tahun 2024. Untuk itu ToT Fasilitator Bimtek KPPS diharapkan PPK dan PPS mendapatkan pemahaman yang menyeluruh sehingga nantinya dapat memberikan bimtek kepada KPPS dengan detail, terperinci, dan mendalam terkait pemungutan dan pengitungan suara di TPS. Baehaqi juga berpesan kepada Anggota dan Sekretariat PPK dan PPS untuk bersikap profesional, integritas, dan imparsial. Hal tersebut sangat diperlukan di tengah dinamika politik yang panas dan dinamis sehingga dapat meminimalkan potensi permasalahan, baik administratif maupun hukum. dok.foto ToT dihadiri Pimpinan KPU DIY dan KPU Kabupaten Sleman Sementara itu, Ahmad Shidqi selaku Ketua KPU DIY juga memberikan sambutan dengan menyampaikan bahwa menjelang hari pemungutan suara yang semakin dekat, badan ad hoc perlu refocusing dan mulai mengelola waktu dalam mengatur kegiatan, serta bisa mendisiplinkan diri dan membangun soliditas tim, baik antara sesama anggota maupun sekretariat PPK PPS guna menyukseskan Pilkada Serentak 2024. Di samping itu, transformasi pengetahuan harus komprehensif kepada KPPS agar tidak terjadi kesalahan pemahaman sehingga potensi pemungutan suara ulang/lanjutan tidak terjadi. dok. foto para peserta secara aktif ikuti ToT Pembekalan materi ToT disampaikan bergantian oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sleman secara simultan memberikan materi yang interaktif terkait pemungutan dan penghitungan suara (tungsura) di TPS. Dimulai dari alur dan proses tungsura, penjelasan terhadap kelengkapan logistik terutama jumlah surat suara yang harus sesuai dan tata cara pengisian plano penghitungan, sampai penekanan terkait TPS yang aksesibel. Selain itu, pindah memilih, pelayanan terhadap pemilih rentan, serta  tata kerja dan kode etik perilaku KPPS juga menjadi perhatian dan pemahaman bersama. (cls)