Berita Terkini

Sleman – KPU Kabupaten Sleman  menyelenggarakan pelatihan keprotokolan pada Kamis (23/10). Kegiatan yang diikuti oleh seluruh SDM KPU Kabupaten Sleman dengan dua sesi yaitu pemaparan materi dan praktik secara langsung. Acara dimulai dengan sambutan dari Sekretaris KPU Kabupaten Sleman, Yuyud Futrama. Dalam pembukaannya, Yuyud menekankan pentingnya pemahaman mengenai keprotokolan dan etika bagi setiap SDM KPU Kabupaten Sleman. Protokol tidak hanya menyangkut etika bicara dan bertingkah laku tetapi juga penampilan. Pemaparan materi disampaikan oleh Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik, Meirino Setyaji yang menjelaskan mulai dari konsep, prinsip dan dasar-dasar protokol hingga tata letak (layout) acara yang baik dan sesuai standar. Meirino juga  menekankan pentingnya pemahaman terhadap unsur-unsur utama dalam keprotokolan, seperti tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan, yang berpengaruh terhadap kelancaran dan kesuksesan setiap kegiatan kedinasan. Setelah sesi materi, kegiatan dilanjutkan dengan praktik tata upacara bendera sebagai bentuk penerapan langsung prinsip-prinsip keprotokolan. Seluruh SDM KPU Kabupaten Sleman turut berpartisipasi aktif dalam sesi praktik tersebut. Melalui kegiatan tersebut, KPU Kabupaten Sleman berharap seluruh pegawai dapat lebih memahami dan menerapkan prinsip keprotokolan dalam setiap kegiatan kedinasan, sehingga mendukung terwujudnya pelayanan publik yang profesional dan beretika. (agl)

Sleman – Untuk meningkatkan kualitas dan optimalisasi penyebaran informasi produk hukum, KPU Kabupaten Sleman mangadakan Rapat  Evaluasi Pengelolaan Laman Resmi dan Media Sosial JDIH Rabu (22/10). Bertempat di Ruang Rapat KPU Kabupaten Sleman dan dihadiri oleh Ketua, Anggota, Sekretaris, Kasubbag, dan perwakilan Staf dari setiap subbagian. Sura'ie, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Sleman membuka kegiatan dengan menyampaikan bahwa evaluasi dilakukan untuk memastikan penyebaran informasi produk hukum melalui laman resmi dan media sosial JDIH KPU Kabupaten Sleman sesuai dengan standar, terbaru, dan disajikan dengan lengkap. Selanjutnya, acara dipandu oleh Kurnia Pramuditya, Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten Sleman dengan menyampaikan progres laman resmi dan media sosial JDIH pada Triwulan III Tahun 2025. Dalam kegiatan tersebut, terdapat masukan dari peserta kegiatan terkait tampilan laman resmi dan media sosial serta mendorong peningkatan partisipasi internal KPU Kabupaten Sleman untuk lebih aktif memberikan like atau komentar pada unggahan media sosial JDIH. (agl)

Sleman – Dalam rangka  meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelenggara pemilu yang berintegritas, KPU Kabupaten Sleman mengadakan Sosialisasi Kode Etik dan Kode Perilaku bagi Penyelenggara Pemilu pada Rabu (22/10). Kegiatan yang dilaksanakan di ruang rapat KPU Kabupaten Sleman diikuti oleh Ketua, Anggota, Sekretaris, Kepala Subbagian, serta seluruh ASN dan PPNPN KPU Kabupaten Sleman. Huda Al Amna selaku Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM KPU Kabupaten Sleman menyampaikan bahwa KPU berupaya membangun budaya kerja dan integritas dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan agar terhindar dari penyalahgunaan kewenangan serta mengurangi banyaknya aduan ke DKPP. Hal itu dilakukan dengan mempedomani Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Dalam paparannya, Huda menjelaskan bahwa kode etik merupakan kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku seseorang terkait kewajiban atau larangan dan sikap/ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan. Kode etik tersebut wajib dipegang kuat untuk menjaga integritas dan profesionalitas, sehingga menghasilkan pemilu/pemilihan yang kredibel. Dalam kesempatan tersebut, Sura’ie selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan menambahkan poin penting bahwa kode etik itu tentang asas dan prinsip sebagai landasan, sedangkan kode perilaku sebagai operasionalnya diwujudkan dengan pelayanan yang berintegritas, mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, aksesibilitas, serta berorientasi untuk kepentingan umum. Di penghujung akhir kegiatan, Sekretaris KPU Kabupaten Sleman menekankan terutama untuk para ASN agar tetap menjaga profesional, integritas, kesetiaan, dan melayani yang merupakan 4 hal penting yang ada di dalam kode etik. Ahmad Baehaqi saat menutup kegiatan juga berpesan agar kode etik dan pedoman perilaku hendaknya menjadi perhatian dan dilaksanakan secara konsisten agar dalam hal pelayanan kepada masyarakat dapat optimal. (cls)

Sleman – KPU Kabupaten Sleman mengikuti Knowledge Sharing dengan tema Dukungan Sekretariat menuju Pemilu yang Berintegritas yang dilaksanakan oleh KPU DIY secara daring pada Selasa (21/10). Kegiatan tersebut diikuti oleh Sekretariat KPU Kabupaten Sleman di Media Center KPU Kabupaten Sleman. Kegiatan dimulai dengan berbagi pengalaman Rohai Widati, CPNS KPU DIY yang sebelumnya pernah bertugas menjadi penyelenggara pemilu sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024. Rohai menjelaskan dinamika dan berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan selama tahapan. Ia juga menyampaikan bahwa keberhasilan pemilu sangat bergantung pada soliditas, kerja sama, serta komunikasi yang baik dengan semua pihak terkait . Memasuki inti materi, Arry Dharmawan Trissatya Putra selaku Kasubbag Program dan Data KPU DIY menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan tugas-tugas KPU sebagai penyelenggara pemilu sesuai regulasi. Salah satu tingkat keberhasilan pemilu terlihat dari partisipasi masyarakat, sehingga tugas penyelenggara adalah meningkatkan partisipasi masyarakat. Selain itu, Arry juga menekankan pentingnya mekanisme penyelesaian masalah yang terjadi pada saat tahapan dan penerapan asas pemilu sehingga pemilu dapat berjalan dengan lancar. Kegiatan knowledge sharing tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas dan sinergi Sekretariat KPU se-DIY dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. (agl)

Sleman – Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang relevan, efektif, efisien, dan memenuhi standar, KPU Kabupaten Sleman mangadakan Rapat Koordinasi Reviu Standar Pelayanan Publik pada Senin (20/10). Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat KPU Kabupaten Sleman dan dihadiri oleh Ketua, Anggota, Sekretaris, Kasubbag dan perwakilan Staf dari setiap subbagian. Ahmad Baehaqi selaku Ketua KPU Kabupaten Sleman menyampaikan rapat koordinasi menjadi forum penting untuk meninjau kembali dan memperbaiki standar pelayanan publik yang ada di lingkungan KPU Kabupaten Sleman. Kualitas pelayanan KPU Kabupaten Sleman menjadi wajah institusi di mata masyarakat sebagai cerminan integritas dan profesionalitas. KPU Kabupaten Sleman memiliki tugas untuk memastikan semua pemangku kepentingan, mulai dari partai politik, pemilih, hingga masyarakat umum agar mendapatkan pelayanan yang prima, informatif, dan akuntabel. Rapat dilanjutkan dengan diskusi secara interaktif dengan membahas fokus dari kegiatan tersebut yaitu mengidentifikasi standar pelayanan agar efektif, efisien, serta sesuai dengan kebutuhan spesifik dan karakteristik masyarakat di Kabupaten Sleman. Kemudian hasil dari reviu akan menjadi dasar untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Beberapa hal yang menjadi masukan diantaranya yaitu; dasar hukum standar pelayanan, standar pelayanan data pemilih, pengaduan masyarakat, magang perguruan tinggi, autentifikasi salinan keputusan, Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten, serta dokumentasi dan publikasi hukum. (agl)

Sleman – Sebagai salah satu bentuk pengawasan internal, KPU Kabupaten Sleman menggelar Rapat Evaluasi Pengelolaan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat, Benturan Kepentingan, Unit Pengendalian Gratifikasi, dan Whistle Blowing System pada Rabu (15/10) bertempat di ruang rapat kantor KPU Kabupaten Sleman. Rapat dihadiri oleh Ketua dan Anggota, Sekretaris, Kepala Subbagian, serta pelaksana dari Subbagian Teknis dan Hukum di lingkungan KPU Kabupaten Sleman. Dalam pembukaan, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Sleman, Sura’ie, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk menjabarkan rekapitulasi rutin triwulanan. Rekapitulasi tersebut mencakup pengelolaan pengaduan masyarakat, benturan kepentingan, gratifikasi, dan sistem whistleblowing. Rapat evaluasi dilanjutkan oleh Kurnia Pramuditya, Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Sleman memaparkan bahwa selama Triwulan III yakni Juli hingga September 2025, tidak ditemukan laporan atau pengaduan pada keempat aspek pengawasan tersebut. Seluruh unit kerja dinyatakan bebas dari konflik kepentingan dan tidak menerima gratifikasi. Kesimpulan dalam rapat evaluasi tersebut bahwa nihilnya laporan menjadi indikator keberhasilan mitigasi risiko dan komitmen KPU Kabupaten Sleman dalam menjaga integritas kelembagaan. (wind/mbl)